AMBON, – Ketua Komisi I DPRD Propinsi Maluku, Solihin Buton akui, masyarakat di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), ingin Kejaksaan Negeri (Kejari) dibuat di wilayah itu supaya tidak digabungkan Kejari Buru.
“Memang saran dan inspirasi dari warga, supaya jangan Kejari digabungkan. Perlu ada pula Kejari di Bursel . Maka jangan digabungkan,”kata Solihin, ke mass media di DPRD Propinsi Maluku, Rabu (30/7/2025).
Tidak cuma Kejari, wakil masyarakat dari wilayah pemilihan Buru dan Bursel ini akui, sejumlaj instansi vertikal seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kepolisian dan TNI mereka minta dimekarkan menjadi kantor sendiri di Bursel.
Saat disentil masalah beberapa Kejari termasuk Kejari Buru kekurangan tenaga Beskal, ia mengharap.
“Saat ada kekurangan tenaga Beskal di Kejari di kabupaten dan kota, perlu memprioritaskan azas kredibilitas. Ini supaya proses hukum di kabupaten dan kota jalan sama sesuai ketentuan bermain,”ingatnya.
Awalnya, Kasi Penkum Kejati Maluku, Ardy, SH, MH akui, beberapa Kejari termasuk di Kejari Buru kekurangan tenaga Beskal penyidik. Tetapi, ia memperjelas, faksinya masih tetap konsisten menyelesaikan kasus tindak pidana yang diatasi Kejaksaan didaerah.